KRONOLOGI KERUSUHAN
Berbicara tentang konflik politik yang tidak sehat, anarkhis, maka kerusuhan Tuban yang terjadi pada 29 april 2006 merupakan contoh paling representatif, Karena begitu kentalnya dengan kepentingan-lepentingan golongan tertentu dalam structural pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada salahny pemahaman demokrasi yang salah kaprah. Demokrasi di anggap sebagai kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya.
Berapakah harga sebuah demokrasi di Tuban, Jawa Timur? Nilainya ada di puing-puing pendopo dan sederet bangunan lainnya, di reruntuhan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), di sederet pasal hukum yang siap menjerat puluhan tersangka, serta di rasa takut yang gentayangan di seluruh sudut kota dan merasuki warga.
Ongkos mahal itu harus dibayar untuk sebuah kursi bupati yang kembali diduduki oleh Haeny Relawati. Hasil perhitungan suara yang dijaga ketat di Markas Kepolisian Resor Tuban, Rabu pekan lalu, calon besutan Partai Golkar yang berpasangan dengan Lilik Soehardjono itu unggul tipis dari saingannya, duet Noor Nahar Husein-Goh Tjong Ping, jago yang keluar dari kubu PKB dan PDI Perjuangan.
Gejala kemenangan "Heli" demikian bahasa jualan pasangan Haeny dan Lilik selama kampanye-- mulai tampak kala perhitungan sementara menginjak hari kedua setelah pemilihan kepala daerah (pilkada), yang berlangsung Kamis pekan lalu. Walau hasil final belum ditetapkan, angka rekapitulasi dari semua tempat pemungutan suara menunjukkan, kemenangan menjauh dari "Nonstop" sebutan bagi pasangan Noor dan Tjong Ping.
Bersamaan dengan itu, ribuan massa yang kecewa jagonya lewat mulai bergejolak. Tudingan bahwa kubu lawan melakukan praktek kotor terus berembus, seolah menjadi komando bagi mereka untuk turun ke jalan. Setidaknya 12 truk yang disesaki pendukung Nonstop berkeliling kota. Dari bibir-bibir penumpangnya berhamburan tuduhan telah terjadi pencoblosan ganda, adanya pemilih ilegal, dan permainan uang. Tertuduhnya siapa lagi kalau bukan Heli.
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tuban Peduli Pilkada itu mengambil garis start di depan kantor DPC PKB Tuban di Jalan dr. Wahidin. Mereka lantas bergerak ke kantor KPUD di Jalan Pramuka, yang hanya berjarak 300 meter dari titik pemberangkatan. Hadangan dua satuan setingkat kompi (SSK) dari kesatuan Dalmas Polres Tuban dan bentangan pagar kawat berduri tak jadi penghalang.
Dalam waktu singkat, massa yang telah dirasuki amarah itu merangsek dan memorak-porandakan gedung KPU beserta isinya. Satu jam kemudian, kantor KPU ditinggalkan dalam keadaan terbakar. Kantor Palang Merah Indonesia yang berdiri di sebelahnya ikut menjadi korban.
Kemudian rombongan bergerak menuju Pendopo Kridamanunggal Pemkab Tuban di Jalan Veteran. Tanpa banyak kesulitan, bangunan yang baru dipugar dengan biaya Rp 12 milyar itu dibumihanguskan. Ikut juga jadi sasaran: gedung Korpri, gedung PKK, gedung Gerakan Organisasi Wanita, gedung Darma Pertiwi, dan kantor DPD Partai Golkar.
Amuk masih terus menelan korban. Satu rumah Haeny yang sedang dibangun di atas lahan empat hektare di Jalan Letda Sucipto, Hotel Mustika di Jalan Teuku Umar, dan gudang PT Sembilan Sembilan --keduanya milik Ali Hasan, suami Haeny-- dibumihanguskan. Aset bisnis Ali Hasan lainnya, dua SPBU, dan kediaman Haeny di Jalan KH Agus Salim turut jadi sasaran. Tapi tak sampai dibakar.
Massa dalam sebuah aksi demonstrasi sering kali tidak memiliki pertahanan kesadaran, mudah diprovokasi oleh golongan-golongan tertentu yang memiliki kepentingan. Politik seperti ini bisa dibilang merupakan sebuah politik massa. Dimana kuantiítas merupakan tolak ukur dalam menilai sesuatu.
Situasi baru terkendali setelah 10 SSK polisi bantuan dari Polwil dan Polres Bojonegoro, Polres Jombang, serta Polres Madiun tiba di lokasi. Sejak malam itu juga, Inspektur Jenderal Polisi Herman Sumawiredja, Kapolda Jawa Timur, memberlakukan jam malam. "Bila ada indikasi gerakan pembakaran, saya perintahkan untuk langsung tembak di tempat," katanya.
Keruan saja, suasana malam di Tuban menjadi mencekam. Sedikit sekali terlihat orang berlalu lalang. Sebagian besar warga kota memilih mendekam di dalam rumah karena dihinggapi rasa takut.
Polisi juga sudah memeriksa 104 orang, 84 di antaranya resmi menjadi tersangka. Semuanya pendukung Nonstop. Pasangan Noor-Tjong Ping juga sempat diperiksa, tapi kemudian dilepaskan.
KEKERASAN DAN POLITIK MASSA
“Daya dan kekuatan manusia secara mendasar tampak dalam pengalaman kekerasan… dari daya kekuatan itulah berasal rasa kepastian diri dan identitas. Kekerasan”.
Kalimat ini berasal dari Hannah Arendt, dalam bukunya The Human Condition. Pernyataan filsuf perempuan yang ikut menjadi korban kekejian nazi Jerman ini bukanlah sebuah glorifikasi kekerasan, juga bukan sebuah kecaman terhadapnya. Arendt merumuskan sebuah datum antropologis yang penting bahwa akar-akar kekerasan terletak pada kerinduan manusia untuk menemukan rasa kepastian dan identitas.
Jika demikian maka kerusuhan yang terjadi di Tuban bisa jadi merupakan adanya distingsi dalam proses pencarian kepastian yang dilakukan oleh massa. Akar konflik kekerasan yang terjadi di Tuban pada 29/4 tersebut ada pada banyaknya kecurangan di dalam proses pilkada, sehingga golongan yang merasa dirugikan mengerahkan massa untuk menuntut pilkada ulang. Namun munculnya anarkhisme di sini lebih disebabkan tidak terbangunnya komunikasi umpan balik dalam massa itu sendiri. Sehingga para provokator dapat dengan mudah menguasai massa.
Jika kekerasan merupakan tindakan penegasan diri, kita tidak boleh mengabaikan suatu data antropologis lain: kekaburan-diri manusia. Penegasan-diri mengandaikan sebuah situasi negatif kekaburan-diri. Sebuah dealektika yang keji terjadi di dalam batin setiap pelaku kekerasan. Ketidakmampuannya untuk menetukan diri berubah secara gaib dalam kegagahan-diri dalam kerumunan massa saat menghadapi korbannya yang terkapar dan tidak berdaya.
F budi hardiman dalam bukunya “Memahami Negativitas: Diskursus Tentang Massa, Terror Dan Trauma” menjelaskan bahwa massa adalah kuasa ditangan provokatornya. Individu-individu melebur dan tidak menyadari diri telah di peralat sebagai meriam-meriam dari darah dan daging untuk membidik kekuasaan lawan-lawan politik. Manusia-manusia tanpa wajah itulah korban kuasa.
Mengamuknya massa dalam aksi anarkhis di tuban, bukanlah sesuatu yang by nature, melainkan ada proses by desaign. Hal itu terbukti dengan ditemukannya beberapa provokator yang mendalangi terjadinya kerusuhan. dan ptovokator-ptovokator tersebut disinyalir adalah orang-orang dari kunu tertentu yang merasa dirugikan oleh kecurangan dalam pilkada. Mudahnya provokator memasuki alam kesadaran massa disebabkan karena “massa” tidak lagi berfikiran rasional. Apa yang mereka lakukan cendrung tidak disadari. Karena adanya solidaritas di antara individu-individu yang berkumpul, maka suara dari seorang indivdu merupakan suara bersama. Mc. Quail juga mengemukakakan bahwa massa kurang mampu memiliki kesadaran diri dan identitas diri. Sehingga dapat dengan mudah diarahkan pada suatu tindakan anarkhis.
`Mc. Quail juga menyebutkan bahwa massa tidak bertindak untuk dirinya sediri, tetapi di setir untuk melakukan suatu tindakan. Massa kerusushan Tuban tidak melakukan perusakan atas kepentingan pribadi, namun ada person-person yang mengendalikan massa tersebut untuk melakukan pengrusakan.
Secara psikologis, semakin well educated seseorang, maka semakin longgar dan bijaksana pula orang tersebut. Artinya, pola komunikasi yang dilakukannya lebih rasional. Bentuk komunikasi non verbal yang hanya menggunakan sinyal atau simbol saja sudah bisa mengutarakan pesan dengan baik.
Begitu pula sebaliknya, semakin low intellectual capital seseorang, perilakunya akan semakin keras dan radikal secara fisik. Orang-orang ini tidak bisa mengungkapkan keinginannya melalui bahasa logis (logical product). Fenomena ini bisa terlihat jelas dalam aksi-aksi mogok, demonstrasi, vandalisme, dan sebangsanya. Jelas, tindakannya selalu irasional yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah.
Logika ini bisa dibalik juga begitu saja. Kalau orang bersikap radikal dan vulgar, bisa disebabkan karena kesulitan mengungkapkan ide dan keinginannya (seperti sudah diurai di atas) atau disebut less educated. Atau kedua, bisa juga karena tidak punya cara lain untuk express interest and willingness. Istilahnya less hope.
Artinya, irasional yang tumbuh dalam massa adalah pangkal permasalahan terjadinya anarkhisme. Karena komunikasi yang kritis pada saat itu tidak akan terbangun, akibatnya massa tidak lagi mempertanyakan mengapa ia harus berbuat demikian. Kondisi yabg demikian memudahkan provokasi memasuki massa. Komuikasi yang terbangun dalam massa sifatnya searah, tidak ada proses timbal-balik.
George Simmel mengatakan pada aksi massa, motif-motif dari pada individu seringkali sedemikian berlainan sehingga penyatuan mereka semakin mungkin, jika isi dari aksi massa itu semakin negative, yakni semakin destruktuf. Dalam konteks kerusuhan dituban, massa tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya, melain terakomodasi dalam sebuah kepentingan yang lebih besar lagi, yakni kepentingan massa.
Masalahnya, Aksi anarkis di Tuban pada 29 April 2006 lalu memang sulit dipisahkan antara protes terhadap proses pilkada, atau merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap keluarga Bupati Tuban, Haeny Relawati Rini Widyastuti. Sebab dalam aksi tersebut, selain merusak dan membakar gedung-gedung pemerintah, massa juga berkonsentrasi melakukan perusakan di rumah dinas dan aset-aset pribadi keluarga kaya tersebut.
Dalam politik massa, kuantitas adalah tolak ukurnya, maka massa menjadi alat untuk mencapai tujuan politiknya. Tidak peduli apakah lawannya real atau fiktif. Sehingga muncul kecendrungan terputusnya antara target atau tujuan dengan cara-cara dalam proses pencapaian tujuan tersebut.
Dalam Anarkhisme massa di Tuban, Beberapa aset pribadi keluarga Haeny yang dirusak dan dibakar di antaranya adalah Hotel Mustika; rumah pribadi di Jl KH Agus Salim dan di Jl Letda Soetjipto; Gudang CV 99 yang dijalankan suaminya, Ali Hasan; dan dua SPBU milik keluarga di tengah Kota Tuban. Selain itu, empat mobil dirusak dan dibakar. Sedangkan Lilik Soeharjono yang berpasangan dengan Haeny dalam Pikada Tuban ini, sama sekali tidak tersentuh massa.
Apakah hal ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap proses pilkada, ataukah bentuk kebencian pada Haeny dan keluarganya?
Jika memang kekecewaan terhadap proses pilkada, sudah barang tentu tidak akan terjadi perusakan terhadap asset-aset pribadi, karena proses pilkada merupakan murni tangung jawab dari KPU. Namun dalam kerusuhan ini, aset pribadi justru menjadi korban paling banyak dalam segi kuantitas. Ini menunjukkan adanya sentiment pribadi dalam massa terhadap Haeny.
Seperti disebutkan diatas, bahwa massa itu mudah di provokasi, irrasional dan bodoh. Sehingga komunikasi yang terbangun sifatnya searah. Masuknya provokator yang memainkan isu sentimen pribadi akan semakin menjadikan massa semakin tak terkendali.
Bisa dibilang kerusuhan ini merupakan bagian dari politik massa. Dimana massa dijadikan representasi dari kekuatan pendukung pasangan Noor dan Tjong Ping.
F. Budi Hardiman menyebutkan bahwa Politik massa adalah politik representasi, musuh di representasikan seoleh-seolah real dihadapan mereka. Sehingga massa akan merusak segala sesuatu yang berkaitan dengan kelompok musuh. Maka dari situ, jalaban yang bisa diberikan terhadap pertanyaan di atas adalah “keduanya”. Yang terangkum dalam sebuah politik massa.
Dengan kata lain munculya kerusushan ini tidak bisa kita lihat secara parsial sebagai sesuatu yang natural, namun ada kepentingan-kepentingan yang memperalat massa. Kekerasan ini merupakan manifestasi dari politik massa, dimana massa dijadikan alat atau dimanfaatkan oleh suatu golongan untuk mebcapai tujuan golongan tertentu.
KONFLIK SOSIAL DAN GAGALNYA KOMUNIKASI
Marx dan Dahrendrof memandang bahwa sejatinya masyarakat itu atau sistem sosial berada dalam konflik yang terus menerus (continual state of conflict). Otoritas dan kekuasaan merupakan sumber utama penyebab timbulnya konflik. Konflik di anggap tercipta oleh adanya kepentingan-kepentingan yang saking bertentangan yang tak terelakkan dan melekat dalam struktur sosial masyarakat. kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut termanifestasi dalam adanya golongan-golongan, ada golongan yang mendominasi dan ada golongan yang didominasi.
Jika kita kontekskan anarkhisme yang terjadi di Tuban dengan pandangan Marx dan Dahrendrof yang biasa di sebut dengan perspektif “konflik sosial” tersebut, maka kita dapat memgatakan bahwa konflik ini timbul akibat adanya kepentingan yang bertentangan antara kubu pasangan Haeny dan Lilik dengan kubu pasangan Noor dan Tjong Ping. Yang termanifestasi dalam persaingan memperebutkan kedudukan kepala daerah.
Akumulasi kebencian di salah satu pihak akhirya meletus, karena terstimuli oleh kemenangan kubu musuh, sehingga konflik yang muncul tidak lagi bersifat laten, tapi sudah bersifat konflik manifestasi. Karena sudah memiliki bentuk yang nyata, yakni pengrusakan aset-aset pribadi milik Haeny.
Hannah Arendt dalam The Origin Of Totalitarianisme menganalisis secara terperinci, bahwa kekaburan struktur sosial, distorsi dan defisiemsi dalam komunikasi politik, dan atomisasi masyarakat adalah kondisi-kondisi pembentukan massa. Dalam situasi seperti itulah solidaritas negatif massa dapat tumbuh. Massa yang muncul akibat kodidi-kondisi tersebut seringkali menimbulkan konflik yang sifatnya destruktif.
Perusakan beberapa aset-aset negara serta aset-aset pribadi Haeny oleh massa merupakan sebuah bentuk lain dari adanya kepentingan-kepentingan yang saling brtententangan antara dominant groups yang diwakili oleh massa noor dan sub jugated groups yang diwakili oleh kemenangan haeny menjadi kepala daerah Tuban. Akhirnya muncul sentimen dari golonngan sub jugated groups terhadap dominant groups. Bisa kita lihat bahwa golongan-golongan tersebut sama halnya dengan apa yang disebut “kelas” oleh Marx. Munculnya golongan-golongan tersebut merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara kubu Haeny dan kubu Noor.
Durkheim juga menjelaskan, bahwa dalam masyarakat terjalin sebuah kesepakatan atau collective counseisnes yang mengakar pada solidaritas yang terbangun. Artinya dalam sebuah massa terjalin suatu ikatan yang bersumber pada kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan inilah yang membentuk solidaritas massa. Bila solidaritas yang terbangun negatif, maka besar kemungkinannya hasil yang dicapainya pun negatif.
Dalam konteks kerusuhan yang terjadi di Tuban ini, massa terbentuk karena terjadinya kekaburan proses pilkada yang disinyalir banyak terjadi penyimpangan di dalamnya. Selain itu kebencian terhadap haeny juga menjadi salah satu factor timbulnya aksi massa yang berakibat pada anarkhisme. Dalam massa yang solidaritasnya negatif akan sangat mudah si masuki oleh provokator. Yang menjadi penyebabnya adalah gagalnya komunikasi politik dalam massa.
Seperti disebutkan di atas, F Budi Hardiman dalam bukunya Memahami Negativitas Diskursus Tentang Massa, Terror Dan Trauma menjelaskan secara terperinci bahwa kuasa massa adalah ada ditangan provokatornya. Sehingga Individu-individu melebur dan tidak menyadari diri telah diperalat sebagai meriam-meriam dari darah dan daging untuk membidik kekuasaan lawan-lewan politik. Di dalam kerumunan massa, mereka tdak berbeda satu sama lain, mereka menegaskan diri sebagai subyek kolektif yang utuh untuk melawan subyek kolektif lain, baik secara real maupun fiktif sama saja. Yang penting adalah representasinya sebagai suatu negativitas.
Karena solidaritas yang terbangun adalah solidaritas negatif, maka wajar jika komunikasi yang terbangun juga negatif. Habbermas mensyaratkan adanya daya kritis sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat yang komunikatif. Karena dalam kerumunan massa pola komunikasi yang terbangun tidak memberi kesempatan untuk mempertanyakan apa yang mereka lakukan, tujuan, serta keuntungan yang dicapai, maka nalar kritis tidak terbangun. Misunderstanding menjadi sebuah konsekwensi bagi gagalnya komunikasi dalam sebuah kerumunan massa. Konsekwensi selanjutnya yang harus di tanggung sebagai akibat dari mis understanding tersebut adalah konflik.
Para sosiolog membedakan dua jenis konflik, yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda. Pertama, konflik yang bersifat destruktif karena dipicu oleh rasa kebencian yang tumbuh di dalam tubuh mereka masing-masing yang terlibat konflik. Munculnya rasa kebencian itu disebabkan oleh berbagai hal. Konflik destruktif dalam kehidupan berpolitik dapat ditumbuhkan karena fanatisme para pendukung partai yang berlebihan terhadap partainya. Selain itu partai yang memiliki pendukung fanatik juga dapat menimbulkan konflik yang destruktif. Hal itu disebabkan partai akan cendrung memanfaatkan fanatisme pendukung mereka untuk memaksakan kehendak mereka tanpa mahu melihat kepentingan partai lain. Kedua, konflik fungsional. Yakni konflik yang menghasilkan perubahan atau konsensus baru yang bermuara pada perbaikan.
Jika melihat dari akar permasalahannya, kerusushan di Tuban bisa dikategorikan sebagai konflik yang destrukutif, karena di picu oleh rasa kebencian yang kemudan dimanfaatkan oleh partai-partai. Munculnya anarkhisme seperti itu tidak bisa dilihat secara pasial bahwa itu merupakan ciri khas atau karakteristik masyarakat tuban. Tapi lebih merupakan hasil dari internalisasi beberapa faktor yang merupakan kepentingan salah satu pihak.
Loekman soetrisno dalam bukunya Konflik Social Studi Kasus Indonesia menyebutkan ada beberapa akar dari munculnya budaya kekerasan di dalam masyarakat Indonesia. Pertama, adanya penetrasi budaya militer dalam masyarakat sipil. Penetrasi itu diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti upacara, budaya pekeian seragam, baris-berbaris, dan sebagainya yang semuanya dirancang berdasar tata cara militer. Pengaruh budaya militer ini tidak hanya ada pada tubuh pegawai sipil, tetapi juga dalam tubuh partai politik. Hampir semua partai politik memiliki satgas.
Kedua, tipisnya kelas menengah dalam keanggotaan partai di Indonesia. Kelas menengah tidak berada di pucuk pimpinan partai, tetapi pada tingkat lapisan bawah. Kader-kader dari kelas menengah tidak ada. Akibatnya massa partai di biarkan menjadi pendukung partai yang fanatik tanpa memiliki filter yang mampu menyaring dan mengartikan informasi yang benar. Ini menjelaskan mengapa anggota partai mudah bertindak emosional.
Ketiga, tidak adanya pendidikan politik yang teratur oleh pemimpin partai terhadap anggotanya. Akibatnya anggota partai benar-benar merupakan floating mass dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Hal ini mengakibatkan partai-partai politik pada hakikatnya belum merupakan partai politik yang modern.
Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya insiden ini. Hal itu terbukti, jika ada pendidikan politik yang teratur, maka sangat mustahil insiden seperti ini akan terjadi. Karena massa akan memiliki target yang jelas dalam proses pilkada. Sehingga pendukung pasangan yang kalah akan siap menanggung setiap konsekwensinya.
Keempat, adanya kemunduran budaya dikalangan bangsa Indonesia berupa menipisnya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat maupun perbedaan agama. Mungkin inilah factor yang paling krusial, karena menyangkut seluruh segi kehidupan. Tidak bisa kita bayangkan jika terjadi perdebatan di kalangan mahasiswa dan di antara mahasiswa yang berdebat tidak muncul toleransi terhadap perbedaan, maka akan timbul konflik di mana-mana.
Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa semuanya berawal dari perebutan struktur dan akhirnya muncul konflik. Dalam pandangan johann galtung seorang pelopor teori kriminalitas yang disebut dengan teori kekerasan struktural menyebutkan bahwa orang yang berada struktural lebih tinggi memiliki kecedrungan untuk melakukan kejahatan yang tersembunyi, misalnya memanfaatkan anggota partai yang fanatis untuk mencapai tujuannya, tanpa memikirkan kepentingan partai lain.
DAFTAR PUSTAKA
Cangara, Hafied. 2003. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami Negativitas : Diskursus Tentang Massa, Terror Dan Trauma. Jakarta: Kompas.
Liliweri, Alo. 1991. Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahman, Bustami. Hari Yuswadi. 2004. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jember: Komisi Peduli Budaya Dan Wisata Daerah dan LPKM FISIP UNEJ.
Sahetapy, J.E. 2005. Pisau Analisis Kriminologi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Susetiawan. 2000. Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar